MALANG - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menghitung tingkat partisipasi masyarakat di Kota Malang tidak lebih dari 50 persen. Hitungan itu didapat dari hasil site survei relawan KIPP di beberapa TPS se-Malang Raya. Survei dilakukan pada 9 April lalu.
Sigit Nurhadi, ketua KIPP Kota Malang, mencontohkan TPS 02 Desa Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Tingkat golput mencapai 46 persen. Di TPS 03 Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tingkat golput mencapai 45,02 persen. Di TPS 42 Kelurahan Bunulrejo, Blimbing, angka golput menembus 55,10 persen. Termasuk di TPS 13 Kelurahan Blimbing, tingkat golput adalah 49,47 persen.
''Jadi memang partisipasi masyarakat rendah. Ini seperti yang kami prediksi,'' ungkap Sigit kepada **********Radar kemarin (10/4).
Menurut Sigit, golput yang tinggi itu terjadi karena tingkat sosialisasi masih rendah. Dengan kerumitan pencontrengan plus jumlah caleg yang banyak, pemilih tidak cukup mengerti hanya dengan sosialisasi dari tetangganya. Semestinya, harus ada upaya masif untuk mendidik masyarakat agar paham dengan teknis mencentang.
Persoalan DPT juga menjadi penyebab tingginya angka golput. Proses penyusunan DPT membuat banyak warga masyarakat yang tidak terdaftar. Padahal, mereka masuk DPS (daftar pemilih sementara). Selain itu, banyak nama dalam DPT yang dobel sehingga mengurangi porsi pemilih riil. Termasuk nama-nama yang tidak berhak. ''Angka DPT sepertinya besar. Tetapi, yang tidak riil bisa jadi banyak sekali,'' sesalnya.
Hal-hal yang terkait dengan buruknya manajemen pelaksanaan pemungutan suara juga menjadi temuan KIPP. DI TPS 03 Ketawanggede, Lowokwaru, Kota Malang, misalnya, banyak ditemukan stiker caleg di lokasi pembangunan TPS. Letak stiker-stiker itu pas menghadap deretan pemilih yang tengah antre. ''KPU harus berbenah,'' saran Sigit. (yos/jpnn/end)
http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=62844
Jumat, 10 April 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar